Komisi VII DPR menilai ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi kerap tidak tepat sasaran. Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik, Dirut Pertamina, BPH Migas, di Gedung Nusantara I, Selasa, (21/5).

"Yang jadi problem dilapangan yaitu distibusi karena banyak  terjadi penyelundupan dimana-mana. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah jangan sampai ada penyelundupan,"tegas anggota DPR Ali Kastella dari Fraksi Partai Hanura.

Dia menambahkan, bahkan Pemda berinisiatif membangun SPBU, namun sampai saat ini tidak direspons oleh Pertamina "Pemda Biak Numvor sudah membangun SPBU dan meminta kuota BBM Bersubsidi namun tidak diberikan sampai sekarang,"ujarnya.

Dia mengatakan, BBM Bersubsidi di Papua bahkan mencapai 15-20 ribu perliter. Sementara di Pedalaman bisa mencapai 30 Ribu perliter. "kita hanya meminta keadilan saja agar pasokan tersedia,"terangnya.

Sementara anggota DPR Asfihani (F-PD) mengatakan, Kebijakan pemerintah dalam BBM subsidi  sudah tepat, namun pelaksanaannya tidak tepat sasaran.

"Bahkan di sebuah desa Kalsel, harga BBM mencapai Rp. 8000-12 ribu perliter dan mereka tidak mempersalahkan harganya, jadi ketika melihat orang Jakarta harga BBM subsidi murah dan mengancam akan demo atau unjuk rasa mereka malah heran dan tertawa,"katanya.

Dia menambahkan, masyarakat hanya ingin ketersediaan BBM jadi berapapun harganya akan dibeli oleh masyarakat. (si)/foto:iwan armanias/parle.